![]() |
| Ilustrasi PKL dan Petugas Tibum atau Trantib |
Saya pernah jadi pedagang kaki lima. Walaupun cuma 4 bulan di tahun 2021, jualan es kopi susu di trotoar dekat kampus di Dago. Dari situ saya tau rasanya diusir Satpol PP jam 5 sore, padahal baru buka jam 4.
Jadi kalau orang bertanya, kenapa pedagang kaki lima susah ditertibkan? Saya tidak akan jawab dengan teori peraturan daerah. Saya jawab dengan cerita kehidupan yang saya lihat sendiri.
Pertama, karena di jalan itulah dapur mereka.
Saya kenal Mang Ujang, jualan batagor di Cihampelas. Lapaknya gerobak kayu. Setiap hari dia bawa pulang 300 sampai 400 ribu kotor. Bersihnya sekitar 120 ribu. Uang itu untuk makan 4 orang di rumahnya di Kopo, bayar kontrakan, dan biaya sekolah 2 anaknya.
Kalau saya sebagai petugas bilang, "Mang, jangan jualan di sini, pindah ke tempat yang sudah disediakan di lantai 2 pasar." Kedengarannya rapi. Tapi Mang Ujang bilang ke saya, "A, kalau saya di lantai 2, siapa yang beli? Orang lapar itu adanya di jalan, bukan di lantai 2 ".
Bagi pemerintah, penertiban adalah soal ketertiban. Bagi Mang Ujang, itu soal apakah malam ini anaknya bisa makan atau tidak. Dua kepentingan ini sering tidak ketemu. Itu sebabnya susah.
Kedua, karena tempat relokasi sering tidak memikirkan pembeli.
Saya pernah diajak teman dari Dinas Koperasi lihat tempat relokasi PKL di Bandung Timur. Tempatnya bagus, bersih, ada atap. Tapi sepi. Kenapa sepi? Karena orang jajan PKL itu karena lewat, bukan karena niat.
Orang beli batagor bukan karena dia buka Google Maps tulis "batagor enak". Dia beli karena dia lewat, lapar, lihat, wangi, beli. Sifatnya impulsif. Kalau dipindah ke tempat yang harus niat dulu baru datang, pembelinya hilang 70 persen.
Saya pernah coba pindah jualan kopi kios roda saya ke dalam gang yang disuruh RT, biar tertib. Sehari yang beli cuma 3 orang. Di trotoar, sejam bisa 15 orang. Dari sisi UMKM, pindah itu sama dengan tutup. Jadi mereka memilih bertahan, walaupun resikonya diangkut.
Ketiga, karena modal PKL itu harian, bukan bulanan.
Ini yang banyak orang kantoran tidak paham ( baca: aparat dan pejabat setempat-maaf). Pedagang kaki lima itu putaran uangnya harian. Hari ini jualan, hari ini dapat uang, hari ini belanja lagi buat besok. Tidak ada tabungan untuk bayar sewa kios 15 -30 juta setahun di depan.
Saya ngobrol sama teh Rini, jualan es teh jumbo di depan sekolah di Buah Batu. Dia bilang, "Saya punya uang 500 ribu, itu untuk kulakan besok. Kalau saya sewa kios 1 juta per bulan, saya harus punya 12 juta di awal. Dari mana?" Jadi gerobak di pinggir jalan adalah satu-satunya ruko yang bisa dia cicil harian.
Mau ditertibkan seperti apa kalau alternatifnya mengharuskan punya uang besar di depan?
Keempat, karena mereka adalah bagian dari ekosistem, bukan pengganggu.
Coba perhatikan di depan pabrik di Rancaekek jam istirahat. Yang kasih makan ribuan karyawan itu siapa? PKL. Di depan kampus, yang kasih makan mahasiswa dengan harga 12 ribu itu siapa? PKL.
Di Jakarta di komplek perkantoran besar,elit tentu PKL walau kucing-kucingan dengan security galak haha,mereka karyawan,sopir pribadi, pengunjung,tamu luar kota,bahkan satpam kantor pun banyak yang jajan ke PKL yang jualannya pake mobil atau kopi bersepeda bahkan dari roda.
Saya pernah survei kecil-kecilan,lebih tepatnya saya pernah ngobrol rada serius bahwa 7 dari 10 karyawan yang saya tanya lebih memilih beli di PKL karena cepat, murah, dan dekat. Artinya, PKL itu sebenarnya membantu rantai ekonomi. Kalau semua PKL hilang, biaya makan siang karyawan naik, waktu istirahat habis untuk cari makan jauh.
Jadi susah ditertibkan karena yang butuh mereka bukan cuma mereka sendiri, tapi juga pembelinya.
Lalu solusinya bagaimana menurut saya yang pernah di jalan?
Saya bukan ahli tata kota. Saya cuma pelaku UMKM. Tapi menurut saya, bukan ditertibkan dengan diangkut, tapi ditata dengan diajak ngobrol.
Di beberapa titik di Kota Bandung sekarang sudah ada jam jualan. Misalnya di Jalan Teuku Umar, sebagian Dipatiukur dan tempatblainnya.PKL boleh jualan di atas jam 5 sore sampai jam 10 malam. Di pagi sampai sore, trotoar bersih untuk pejalan kaki. Itu win-win. Pedagang tetap dapat pembeli yang lewat sore, pejalan kaki tetap nyaman siang hari.
Ada juga sistem binaan, bukan razia. Di Lembang, ada teman saya yang jualan jagung bakar. Dia didata, diberi apron seragam, diberi tempat ukuran 2x1 meter yang digaris cat, dan iuran kebersihan 5 ribu per hari. Hasilnya? Tertib, bersih, dan tidak ada kejar-kejaran lagi.
Tapi program ini seperti kurang serius digarap dalam hal keberlanjutan nya.
Karena pada dasarnya pedagang kaki lima itu tidak anti aturan. Mereka hanya anti aturan yang dibuat tanpa ngobrol dengan mereka.
Saya menulis ini di Bernadaindo bukan untuk membela yang salah atau menyalahkan Satpol PP. Saya kenal beberapa anggota Satpol PP, mereka juga menjalankan tugas. Sejatinya mereka juga pusing, hari ini ditertibkan, besok balik lagi.
Tulisan ini adalah cerita kehidupan dari jalan, bahwa kenapa PKL susah ditertibkan jawabannya sederhana: karena mereka sedang berjuang hidup, bukan sedang berjuang melanggar aturan.
Kalau kita mau kota yang tertib dan UMKM yang hidup, kuncinya bukan truk Satpol PP yang lebih besar, tapi meja ngobrol yang lebih banyak.
Menurut kalian yang sering lihat PKL di Bandung, solusi paling adil itu seperti apa? Tulis di komentar ya, saya bacain satu-satu.
Ini Bernadaindo, Kumpulan Peluang Usaha, UMKM & Cerita Kehidupan.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
#komentar sehat dan bertanggungjawab